Selasa, 20 Agustus 2019

PS di Gambut Terhambat, JMGR dan WALHI Riau Adakan Pertemuan Rakyat

Tags



Jaringan Masyarakat Gambut Riau Pekanbaru (20/08/2019) di gedung Lembaga Adat Melayu Riau, JMGR dan Walhi Riau adakan Pertemuan Rakyat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan perizinan Perhutanan Sosial di Gambut dengan tema “Konsolidasi Masyarakat Riau dalam percepatan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat Melalui Perhutanan Sosial (PS} dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)” yang di hadiri oleh masyarakat pengusul se-Provinsi Riau, Wakil Gubernur Riau H. Edi Afrizal Natar Nasution S.IP, Sekretaris Direktorat jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Apik Karyana (PLT Staf Ahli Menteri) Bidang Pangan, Ketua LAM Al Azhar, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati. 

Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution dalam kesempatannya menyampaikan “Sosialisasi terkait pergerakan perkembangan PS & TORA yang sudah dijalankan baru di Dumai, Meranti, Inhil, Inhu, Pelalawan, Siak, Rohil dan Kuansing.  Ada daerah usulan yang belum melakukan sosilaisasi karena permasalahan areal yang di usulkan ada di areal APL, areal sawit, areal berada di luar indikatif TORA, subjeknya bukan masyarakat tempatan, tidak ada koordinat lokasi, yang dimohonkan tidak sesuai dengan keadaan lapangan, jadi hal tersebut masih menghambat percepatan.”

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Apik Karyana (Plt Staf Ahli Menteri) Bidang Pangan menjelaskan bahwa “Usulan yang sudah masuk di Provinsi Riau belum bisa proses lanjutan karena kendala usulan berada dalam areal kebun, usulan tidak dilengkapi dengan rekomendasi yang diberikan olah  Gubernur dan DPRD. Upaya terobosan terkait PS KLHK sudah menerbitkan tentang PS dan ekosistem gambut no. 37 tahun 2019 (dalam proses pengundangan). Terkait Perda proses mekanismenya berkoordinasi dengan DPRD agar dipercepat rekomendasinya karena masih mandek pada Perda RTRW”.

“KLHK sangat konsen dengan penerbitan hutan adat, ada potensi terkait perizinan hutan adat, KLHK sudah ada tim khusus pokja percepatan Hutan Adat. Terobosan baru KLHK menerbitkan penyerahan peta wilayah adat. Harapannya riau harus ada keluar penetapan Hutan Adat karena sampai saat ini di Riau belum ada keluar izin perhutanan sosial dengan skema Hutan Adat, tambahnya”.

Ketua LAM, Datuk Al Azhar dalam kesempatannya menyampaikan “Persoalan utama yang menghambat proses percepatan PS dan TORA sampai saat ini yaitu Perda RTRW no. 10, kami dari LAM jika PS dan TORA bukan untuk masyarakat sebaiknya tiadakan saja program ini. Masalah kelambatan birokrasi di Riau, tidak ada pembahasan yang jelas dan sistematis,  mestinya ada cara atau mekanisme serta aturan terkait percepat PS yang tidak memperlambat proses percepatannya”.

“Pada skema Hutan Ada persoalan yang mendasar adalah perda mengenai wilayah adat. Karena wilayah adat yang ada di riau ini lintas kabupaten, misalnya Suku Sakai berada di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis. Apakah hal tersebut di sadari oleh pemerintah pusat dan KLHK, karena peta wilayah adat tidak bisa di overlay ke dalam bentuk administrasi pemerintahan” tambah Datuk Al Azhar.

“Kemudian persoalan lahan gambut, bahwa bagian terbesar Masyarakat Hukum Adat mengalami kenyataan-kenyataan tidak dianggap ketika adanya perizinan konsesi atau HGU di wilayah mereka tidak ada komunikasi dengan masyarakat setempat” tegasnya.

Kemudian Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati mengungkapkan bahwa “Masyarakat Riau khususnya masyarakat yang tinggal di daerah gambut mampu mengubah image Riau sebagai pengekspor asap menjadi Riau pelopor pemulihan, karena terbukti bahwa masyarakat lebih paham bagaimana mengelola lahan dengan baik dari pada perusahaan.”

Lanjutnya, “PS dan TORA menjadi suatu perkara penting yang sampai saat ini prosesnya sangat lambat, ini karena terjadi ketimpangan-ketimpangan di penguasa pemegang lahan yang diberikan izin oleh pemerintah.”