Senin, 29 Juli 2019

Konflik Masyarakat VS Perusahaan berlanjut, JMGR Gelar Pelatihan Hukum dan Resolusi Konflik

Tags




Jaringan Masyarakat Gambut Riau - Pekanbaru  Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit skala besar yang semakin masif dalam melakukan perluasan wilayah kelola telah mengakibatkan semakin hilangnya tutupan hutan alam gambut. Berbagai persoalan muncul mulai dari deforestasi, konflik lahan, dan hilangnya hak dan akses masyarakat terhadap Sumber Daya Alam dan ruang kelola.

Pemberian izin oleh negara secara serampangan tanpa melihat dan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah dan wilayah, serta praktek korupsi yang dilakukan dalam perizinan menjadi akar munculnya konflik antar Pemegang izin dengan masyarakat. Hal ini diperparah lagi dengan banyaknya perusahaan nakal yang bekerja diluar areal perizinan yang mereka peroleh.

Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) sebagai organisasi masyarakat yang fokus terhadap penguatan dan pemberdayaan masyarakat gambut, beberapa waktu yang lalu tepat pada tanggal 24 dan 25 Juli 2019 melaksanakan kegiatan Pelatihan & Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Terdampak Konflik di Desa Beringin dan Desa Koto Pait Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.


Ismail Selaku Kepala Departemen Advokasi dan Penguatan Organisasi JMGR mengatakan “Kegiatan ini bertujuan  agar masyarakat bisa memahami dan mengambil pelajaran bagaimana menyusun langkah-langkah  dan strategi apa yang akan di ambil dalam menyelesaikan konflik, karena konflik tersebut bukan permasalahan yang bisa selesai dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang mudah, perlu penguatan-penguatan di masyarakat untuk mengahadapi hal tersebut.”

“Pemateri yang mengisi pelatihan ini kita bekerja sama dengan LSM yang berada di Pekanbaru yaitu Kaliptra Andalas yaitu Romesh IP yang menyampaikan materi Resolusi Konflik dan LBH pekanbaru yaitu Aditia B. Santoso yang mengisi materi tentang Hukum Dasar, tambahnya.

Konflik sosial dan tenurial terus berjalan di Desa Beringin dan Desa Koto Pait Beringin, keberadaan PT.Arara Abadi belum menemukan solusi penyelesaian. Untuk itu perlu dilakukan Kordinasi lebih mendalam kepada masyarakat dan pemenerintah desa sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang di sampaikan kepada Badan Pelaksana Pusat  (BPP) JMGR,” ungkapnya. 

Bustamam peserta pelatihan mengungkapkan “bahwa ini pertama kali kami masyarakat dapat pembelajaran terkait Hukum Dasar dan Resolusi Konflik, kami merasa sangat membutuhkan pengetahuan ini dan sangat mendukung terkait bagaimana menghadapi konflik yang sedang kami hadapi, jadi nanti setelah ini kami akan mengonsepkan beberapa strategi bersama masyarakat salah satunya yaitu dengan menyurati presiden.”

Dari kegiatan pelatihan ini kami berharap masyarakat dapat memahami apa permasalahan sebenarnya  yang terjadi dan bagaimana caranya menyusun strategi untuk meyelesaikan konflik ini secara bersama-sama dalam satu pemahaman,” ungkapnya

Aditia B. Santos dalam kesempatannya menyampaikan “Dengan adanya materi Hukum Dasar ini agar bapak-bapak dapat memahami mengurai dan menganalisa permasalahan secara hukum, permasalahan apa yang sedang dihadapi atau yang sudah lama berlangsung di desa beringin dan desa koto pait beringin.”

Romesh IP menyampaikan bahwa “dari tanggapan peserta pada saat penyampaian materi ada semacam keterancaman yang mengakibatkan terbatasnya wilayah garapan masyarakat, dan yang paling memprihatinkan adalah hilangnya eksistensi wilayah adat melayu. Jika hal ini di biarkan maka ada dua hal yang hilang, subjek dan objek atau orang dan wilayahnya.”(Siti Zubaidah)


EmoticonEmoticon