KONGRES III JMGR

Pelaksanaan Kongres Ke-3 JMGR di Grand Suka Hotel

KONGRES III JMGR

Pelaksanaan Kongres Ke-3 JMGR di Grand Suka Hotel

FESTIVAL BONO

Festival bono JMGR tumbuhkan kesadaran publik tentang gambut melalui aneka lomba

JMGR

Jaringan Masyarakat Gambut Riau

DEKLARASI

Deklarasi Jaringan Masyaraakt Gambut Riau

Selasa, 12 Maret 2019

APP HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS RATUSAN KONFLIK DI INDONESIA


https://img.bisnis.com/posts/2017/05/30/657886/hti-240217-fba-2.jpg
Jakarta. Koalisi beberapa LSM di Kalimantan dan Sumatera mendesak APP untuk bertanggung jawab menyelesaikan ratusan konflik lahan akibat operasional APP dan perusahaan pemasoknya di seluruh Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil asesmen Koalisi LSM atas konflik lahan yang terjadi sepanjang tahun 1996 – 2017 tersebar di seluruh provinsi di Indonesia di mana APP dan pemasoknya beroperasi.

Di awal Februari tahun 2013, APP meluncurkan komitmen pengelolaan keberlanjutan yang dikenal dengan Forest Conservation Policy (FCP). APP menyatakan salah satunya melaksanakan FPIC (Padiatapa) dalam pengembangan semua konsesi baru dan semua kegiatan operasinya, penanganan yang bertanggung jawab untuk semua keluhan dan konflik dan resolusinya, dan menghormati HAM.

“ Implementasi komitmen FCP untuk isu sosial masih sangat kami pertanyakan. Banyak konflik APP dan pemasoknya dengan masyarakat Riau yang terjadi di masa lalu namun tidak jelas penyelesaiannya” Isnadi Esman, Anggota Koalisi dari Riau menyampaikan.

Rudiansyah, Koordinator Koalisi mengungkap bahwa sejak mulai beroperasi hingga sekarang terdapat 122 konflik tersebar di 5 Provinsi dimana APP beroperasi : Riau, Jambi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jumlah ini berbanding lurus dengan semakin luasnya wilayah konsesi perusahaan. Konflik aktif yang pada asesmen ini dilakukan (Januari – November 2018) terjadi di Riau (54 konflik), Jambi (33 konflik), Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat masing-masing 17 konflik, dan Kalimantan Timur tercatat 1 kasus. Dari 38 pemasok APP, sebanyak 22 perusahaan berkonflik dengan masyarakat di sekitar konsesi APP. Secara berurutan konflik yang terjadi banyak melibatkan isu sengketa lahan masyarakat/adat, kekerasan/intimidasi/penggusuran, tata batas konsesi dan desa. Selebihnya menyangkut dampak kepada, mata pencaharian, Tanaman kehidupan, dan fee kerjasama dengan perusahaan. Selain konflik yang aktif terjadi, potensi konflik dapat terjadi di wilayah yang berbatasan dengan APP dan pemasoknya. “ Studi ini mengidentifikasi 602 potensi konflik terkait operasional APP di Indonesia dengan melibatkan luasan konsesi seluas 2,2 juta ha.

Anggota Koalisi dari Sumatera Selatan, Dedi menambahkan, “ Hadirnya pabrik kertas PT. OKI Paper dan Paper di Sumatera Selatan semakin menambah panjang daftar konflik aktif dan potensi konflik sosial perusahaan HTI dengan masyarakat, lebih buruk lagi kehadiran PT. OKI pulp yang menyebabkan akses ke daerah gambut lebih terbuka dan kebutuhan bahan baku yang tinggi, turut meningkatkan resiko kebakaran di gambut”

“ Jumlah konflik aktif yang terjadi dan belum terselesaikan, ditambah dengan besarnya potensi konflik muncul di masa mendatang, mestinya menjadi alarm bagi APP untuk secara serius menunjukkan komitmen pengelolaan berkelanjutan FCP terutama terkait isu sosial. Atau janganjangan FCP hanya menjadi alat brainwash APP agar nama dan produknya tetap aman dan diterima di pasar global” Rudiansyah menambahkan.

Atas dasar tersebut, Koalisi LSM di Sumatera dan Kalimantan mendesak :

1.     APP harus menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan komitmen FCP terkait isu sosial dengan masyarakat yang dimulai dengan membuka kepada publik jumlah konflik yang telah mereka identifikasi, konflik yang telah diselesaikan dan lokasi serta mekanisme penyelesaian konflik dilakukan, serta upaya terukur dalam penyelesaian dan pencegahan konflik lahan.
2.  Pemerintah dalam hal ini KLHK memantau proses dan tahapan penyelesaian konflik terkait APP dan pemasoknya di Indonesia.
3.   Banyaknya konflik aktif yang tak terselesaikan dan potensi konflik yang saangat besar terjadi disekitar konsesi APP dan pemasoknya, maka KLHK harus melakukan review izinizin HTI yang sudah ada.
4.  Pembeli (Market) dan Pasar Global untuk tidak membeli dari APP hingga persoalan konflik sosial dengan masyarakat diselesaikan.

Senin, 24 Desember 2018

Fenomena Aneh Terjadi di Sungai Kampar Pelalawan

PELALAWAN, 24/12/2018 - Fenomena banyaknya ikan mengambang dalam keadaan mati di Sungai Kampar menghebohkan warga setempat. Peristiwa itu diketahui warga pada Hari Ahad pagi (23/12/2018) waktu setempat.
 


Menurut kesaksian warga, warna air saat ini sangat hitam tidak seperti biasanya, meskipun sebagian besar geografisnya merupakan gambut.

”Kami meminta Pemkab untuk segera tanggap atas kejadian ini. Terutama pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, dan DPRD Kab. Pelalawan untuk segera melakukan investigasi terhadap matinya ikan-ikan di Sungai Kampar ini. Harus di pastikan penyebab matinya ikan-ikan tersebut. Di khawatirkan penyebabnya adalah limbah atau reaksi kimia lainnya, apa lagi ikan-ikan tersebut dikonsumsi oleh warga takutnya ini membahayakan.” Tegas M. Jamal, Ketua Wilayah JMGR Pelalawan (23/12/2018)

Kejadian itu sangat meresahkan masyarakat Pelalawan, terutama yang desa-desa yang berbatasan langsung dengan sungai Kampar seperti Petodaan, Kuala Panduk, Pangkalan Terap, dan lainnya. 

Kesehariannya masyarakat di desa-desa tersebut memanfaatkan sungai sebagai sumber kehidupan seperti air untuk mandi dan cuci serta sumber mata pencaharian sebagian masyarakat Pelalawan yang bekerja sebagai nelayan.

“Dengan kejadian ini, masyarakat tak berani lagi menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Nelayan pun tak lagi menangkap ikan karena takut jika ikan-ikan mati tersebut disebabkan karena ada zat yang membahayakan” tutur Sudirman, Majelis Pusat Gambut Riau dari Pelalawan.

Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Wilayah Pelalawan mendesak Pemerintah Kabupaten Pelalawan memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut. Agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat saat ini maupun untuk jangka waktu yang panjang. 

Aktivitas perusahaan yang beroperasi di sekitar desa juga dikhawatirkan memberikan andil atas kematian ikan-ikan tersebut melalui limbahnya. Karena sangat mungkin dalam kondisi banjir ini perusahaan membuang limbahnya ke sungai sehingga menyebabkan pencemaran air di Sungai Kampar.

Namun tidak menutup kemungkinan kejadian tersebut dampak dari fenomena alam seperti banjir atau naiknya keasaman air sungai akibat luapan air gambut yang membuat ikan atau biota sungai lainnya mengalami kematian.

Semula ada masyarakat yang sangat antusias dengan banyaknya ikan-ikan mengambang di sungai karena mereka bisa menangkapnya dengan mudah. Namun setelah menyadari bahwa itu adalah kejadian yang aneh kini masyarakat tak lagi memungutnya karena takut keracunan.

“Masyarakat memang gembira melihat ikan-ikan timbul itu, tapi kan dampaknya ini nanti kedepannya kita belum tahu.” Tutup M. Jamal.

Kini masyarakat sangat menunggu investigasi dari dinas terkait untuk memastikan apa penyebab matinya ikan-ikan di sungai Kampar tersebut.(JMGR)


Contact person: M. Jamal (0812-7548-2003) Sudirman (0852-7202-7977)