Jumat, 20 September 2019

JMGR: Terganggu Asap KARHUTLA, Tour De Siak Sebaiknya di Tunda

Gambar Pelaksanaan Kegiatan Tour De Siak 2019

Pekanbaru - Jumat (20/09/2019). Asap yang di timbulkan akibat Karhutla 2019 di Riau saat ini mengalami peningkatan sampai kepada level berbahaya yang di tunjukkan pada alat pemantau Konsentrasi PM 10. Yang merupakan dampak buruk dari Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) seluas 49.266 Ha di Riau (data dari BNPB RIAU) dan 281.622 jiwa beresiko terpapar ISPA (Dinas Kesehatan Provinsi Riau), di Kabupaten Siak sudah tercatat 4.000-5.000 jiwa yang terpapar ISPA sepanjang 2019.

Even Tour De Siak yang di selengggarakan oleh Pemda Kabupaten Siak ini sebaiknya untuk sementara waktu di tunda, hingga kabut asap dapat teratasi, dengan pertimbangan sisi kesehatan terhadap para Rider sebagai peserta dan juga masyarakat yang menonton even tersebut, pastinya terpapar langsung asap Karhutla yang beresiko terjadinya ISPA.

Even Sport Tourism yang bertujuan untuk mempromosikan sektor Pariwisata Daerah ini kurang tepat jika dipaksa untuk dilakukan karena dengan terjadinya Karhutla dan berdampak pada kabut asap berkepanjangan akan memperburuk citra Daerah, karena para Rider yang ikut dalam perlombaan ini juga banyak yang berasal dari luar negeri.

Saat ini kabut asap yang memenuhi udara di Riau tidak hanya asap yang berasal dari Karhutla yang terjadi di Riau, namun di tambah dengan asap Karhutla yang juga terjadi di Jambi dan Sumatra Selatan, hal ini terpantau melalui aplikasi Windy.com yang menganalisa kecenderungan arah angin dari Jambi dan Sumatera Selatan mengarah ke Riau, fenomena ini yang berdampak semakin memperburuknya kualitas udara di Riau.


Peta Analisis Pergerakan Arah Angin Wilayah Sumatera (20-09-2019)

Terganggunya even balap sepeda Tour De siak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Siak merupakan dampak dari terjadinya karhutla di Riau, Tidak kanya kerugian dari sisi kesehatan, perekonomian, akan tetapi juga merugikan dari sisi agenda-agenda pariwisata yang seharusnya itu menjadi even mengangkat nama baik daerah Siak sebagai penyelenggara, dan tentunya juga prestasi Provinsi Riau dalam menghelat even berkelas internasional.

Senin, 16 September 2019

Wiranto Tuduh Peladang Penyebab KARHUTLA, JMGR: Itu Melukai Hati Masyarakat Gambut


Pekanbaru (16 September 2019) - Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menilai pernyataan Menteri Kordinator Politik, hukum dan Keamanan, Wiranto yang mengatakan Karhutla sering terjadi karena aktifitas peladang di nilai melukai hati masyarakat gambut dan memperdalam derita fisikis akibat bencana kabut asap yang tak kunjung berhasil ditangani oleh pemerintah. Permasalahan tersebut direspon langsung oleh Sekretaris Jenderal JMGR, Isnadi Esman.

“Dalam situasi sensitive seperti saat ini dimana masyarakat sedang menghadapi ancaman dari kabut asap seharusnya pejabat negara sebagai mana Pak Wiranto ini harus bisa menjaga pernyataanya, hal ini penting untuk menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat sudah cukup menderita baik fisik maupun psikis menghadapi dampak dari kabut asap, hari ini masyarakat jangankan untuk mencari nafkah keluarga, untuk bernafas saja sudah susah. Untuk itu jangan lagi di perparah dengan tudingan masyarakat peladanglah yang menjadi punca Karhutla”. Kesal Isnadi

Pemerintah harus tahu, bahwa Karhutla yang pada setiap tahun terjadi ini bukan karena aktifitas perladangan masyarakat, masyarakat berladang hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun cukong dan pemodal seperti perusahaan yang lebih menuai kekayaan dari aktifitas pembakaran lahan. Di sisi lain kelemahan pemerintah yang tunduk pada korporasi, tidak berani mengintervensi secara maksimal kepada perusahaan untuk melakukan upaya restorasi, tidak mampu memberikan sanksi atas kerusakan gambut yang disebabkan perusahaan itu yang menjadi masalah kenapa Karhutla tidak kunjung terselesaikan

“Kita temukan di lapangan perusahaan menutup pintu air yang mengarah ke areal masyarakat secara permanen ketika musim kemarau seperti sekarang, sehingga dampaknya areal konsesi tetap basah sementara areal permukiman dan wilayah kelola masyarakat kering, sehingga mudah terbakar. Sebaliknya jika musim penghujan pintu-pintu air di perusahaan dibuka sehingga areal masyarakat kebanjiran. Solusi ini yang harus kongkrit diselesaikan oleh pemerintah agar Karhutla tidak lagi terjadi, bukan hanya dengan menjadikan masyarakat sebagai pemadam kebakaran ketika terjadi Karhutla namun lebih dari itu harus dengan solusi jangka panjang”. Pungkas Isnadi.

“Perubahan alam yang terjadi di ekosistem gambut yang disebabkan oleh kanalisasi dan penebangan hutan alam oleh perusahaan itu berdampak pada mata pencarian masyarakat, termasuk peladang. Ketika gambut masih dalam bentuk alaminya yang basah, maka ketika ada sumber api tidak akan terjadi Karhutla. Namun jika kondisinya seperti saat ini, hanya dengan ketidak sengajaan seperti puntung rokok saja maka sudah memicu Karhutla yang sangat luas”. Tutup Isnadi

Hingga saat ini di Riau luas lahan terbakar akibat karhutla mencapai 49.266 hektare, terdiri dari 40.553 hektare lahan gambut dan 8.713 hektare lahan mineral, dan 281.622 jiwa terpapar Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat Karhutla, bahkan sudah hampir sepekan sekolah dan kampus-kampus meliburkan aktifitas belajar mengajar.

Sabtu, 14 September 2019

JMGR: Kegagalan BRG Merestorasi Gambut Jangan Lempar ke Masyarakat



Pekanbaru (14 September 2019) - Ormas Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menyesalkan dan membantah keras atas pernyataan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) yang menyudutkan masyarakat gambut yang berulah sebagai biang terjadinya bencana kabut asap, begitu juga statment Menko Polhukam Wiranto di vivanews kemaren, Hal ini sebagai mana yang diutarakan oleh Isnadi Esman selaku Sekretaris Jenderal JMGR.

“Ya kita menyesalkan atas pernyataan Kepala Badan BRG yang di muat di media online kompas.id pada tanggal 13 September 2019, kita harus pahami bahwa, memuncaknya bencana kabut asap yang di timbulkan dari Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Riau hingga saat ini merupakan akumulasi dari buruknya tata kelola gambut yang di lakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang tidak berpihak kepada ekosistem gambut dan masyarakatnya. Izin konsesi baik itu Hutan Tanaman Industri (HTI), HGU, Tambang dan Migas merupakan akar utama dari keringnya gambut sehingga mudah mengalami kebakaran, namun sangat di sayangkan apabila hingga hari ini pemerintah dan publik masih membangun paradigma dan opini bahwa masyarakat petani gambut di desa sebagai penyebab utama dari terjadinya KARHUTLA”.

“Kepala Badan BRG harus jeli melihat fakta lapangan hari ini bagai mana masyarakat gambut berusaha “mengikat perut” mereka, menahan lapar dan kemiskinan, dengan tidak lagi bertani dan bercocok tanam karena takut akan terjadinya kebakaran. Hari ini kita siap untuk menunjukkan kepada pemerintah, di mana masyarakat yang mengalami penderitaan ganda akibat kesalahan masa lalu negara dalam mengelola sumber daya alamnya, saat ini masyarakat gambut tidak hanya mengalami kemunduran kesehatan akibat asap namun juga kemiskinan yang semakin mendera, contohnya di desa-desa sepanjang Kecamatan Teluk Meranti Kab. Pelalawan”.

“Dulu masyarakat mengelola lahan gambut dengan arif dengan menanam jagung, hasilnya berlimpah untuk kebutuhan makan, sekolah dan kesehatan. Namun ketika ada larangan membakar, patroli dari kepolisian dan TNI rutin di lakukan ke masyarakat, ribuan hektare lahan terlantar dan menjadi semak belukar dan itu yang sekarang setiap tahun mengalami kebakaran hebat, itu baru satu contoh banyak lagi kondisi yang sama terjadi di Riau” ungkap Isnadi

“Substansi masalah kegagalan restorasi gambut saat ini bukan di masyarakat, tapi kelemahan pemerintah yang tunduk pada korporasi. Tidak berani mengintervensi secara maksimal kepada perusahaan untuk melakukan upaya restorasi, tidak mampu meberikan sanksi atas kerusakan gambut yang disebabkan perusahaan. Seberapa banyakpun sekat kanal dan sumur bor yang dibangun jika tidak dilakukan manajemen air yang baik tetap saja areal-areal masyarakat akan mengalami kekeringan dan kebakaran. Kita temukan di lapangan perusahaan menutup pintu air yang mengarah ke areal masyarakat secara permanen ketika musim kemarau seperti sekarang, sehingga dampaknya areal konsesi tetap basah sementara areal permukiman dan wilayah kelola masyarakat kering, sehingga mudah terbakar. Sebaliknya jika musim penghujan pintu-pintu air di perusahaan dibuka sehingga areal masyarakat kebanjiran. Solusi ini yang harus kongkrit diselesaikan oleh pemerintah yang dalam hal ini BRG, KLHK dan Kementan dan otoritas yang lainya. Bukan malah melemparkan dan meng“kambing hitam”kan masyarakat gambut”. Pungkas Isnadi.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera (JMG-Sumatera) Albadri Arif yang biasa disapa Boneng mengatakan “Masyarakat yang terlibat dalam pembakaran lahan tidak bisa di generalkan. Ada perusahaan dan pemodal  yang mengunkan modus dengan membayar masyarakat untuk membakar lahan yang akan di siapkan untuk lahan perkebunan seperti sawit dan HTI misalnya, namun yang begini tentunya bukan masyarakat secara umum”.

“Mereka bukan masyarakat petani yang menanam padi, jagung serta palawija yang hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimana mereka memang bergantung hidup pada lahan gambut. Masyarakat yang berada di kelas petani kecil tadi kita yakini mereka mengelola lahan secara hati-hati dan arif. Disinilah pentingnya kejelian pemerintah dalam penegakan hukum. Tidak hanya masyarakat yang ditetapkan tersangka hingga vonis namun tidak kalah penting terhadap perusahaan, cukong dan pemodal dimana mereka benar-benar mengeksploitasi gambut untuk kepentingan bisnis dan industri” Tutup Boneng.




Kontak sumber:
-          Isnadi Esman                      : 08127551969
-          Albadri Arif/Boneng           : 082175304024

Selasa, 20 Agustus 2019

PS di Gambut Terhambat, JMGR dan WALHI Riau Adakan Pertemuan Rakyat



Jaringan Masyarakat Gambut Riau Pekanbaru (20/08/2019) di gedung Lembaga Adat Melayu Riau, JMGR dan Walhi Riau adakan Pertemuan Rakyat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan perizinan Perhutanan Sosial di Gambut dengan tema “Konsolidasi Masyarakat Riau dalam percepatan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat Melalui Perhutanan Sosial (PS} dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)” yang di hadiri oleh masyarakat pengusul se-Provinsi Riau, Wakil Gubernur Riau H. Edi Afrizal Natar Nasution S.IP, Sekretaris Direktorat jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Apik Karyana (PLT Staf Ahli Menteri) Bidang Pangan, Ketua LAM Al Azhar, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati. 

Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution dalam kesempatannya menyampaikan “Sosialisasi terkait pergerakan perkembangan PS & TORA yang sudah dijalankan baru di Dumai, Meranti, Inhil, Inhu, Pelalawan, Siak, Rohil dan Kuansing.  Ada daerah usulan yang belum melakukan sosilaisasi karena permasalahan areal yang di usulkan ada di areal APL, areal sawit, areal berada di luar indikatif TORA, subjeknya bukan masyarakat tempatan, tidak ada koordinat lokasi, yang dimohonkan tidak sesuai dengan keadaan lapangan, jadi hal tersebut masih menghambat percepatan.”

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Apik Karyana (Plt Staf Ahli Menteri) Bidang Pangan menjelaskan bahwa “Usulan yang sudah masuk di Provinsi Riau belum bisa proses lanjutan karena kendala usulan berada dalam areal kebun, usulan tidak dilengkapi dengan rekomendasi yang diberikan olah  Gubernur dan DPRD. Upaya terobosan terkait PS KLHK sudah menerbitkan tentang PS dan ekosistem gambut no. 37 tahun 2019 (dalam proses pengundangan). Terkait Perda proses mekanismenya berkoordinasi dengan DPRD agar dipercepat rekomendasinya karena masih mandek pada Perda RTRW”.

“KLHK sangat konsen dengan penerbitan hutan adat, ada potensi terkait perizinan hutan adat, KLHK sudah ada tim khusus pokja percepatan Hutan Adat. Terobosan baru KLHK menerbitkan penyerahan peta wilayah adat. Harapannya riau harus ada keluar penetapan Hutan Adat karena sampai saat ini di Riau belum ada keluar izin perhutanan sosial dengan skema Hutan Adat, tambahnya”.

Ketua LAM, Datuk Al Azhar dalam kesempatannya menyampaikan “Persoalan utama yang menghambat proses percepatan PS dan TORA sampai saat ini yaitu Perda RTRW no. 10, kami dari LAM jika PS dan TORA bukan untuk masyarakat sebaiknya tiadakan saja program ini. Masalah kelambatan birokrasi di Riau, tidak ada pembahasan yang jelas dan sistematis,  mestinya ada cara atau mekanisme serta aturan terkait percepat PS yang tidak memperlambat proses percepatannya”.

“Pada skema Hutan Ada persoalan yang mendasar adalah perda mengenai wilayah adat. Karena wilayah adat yang ada di riau ini lintas kabupaten, misalnya Suku Sakai berada di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis. Apakah hal tersebut di sadari oleh pemerintah pusat dan KLHK, karena peta wilayah adat tidak bisa di overlay ke dalam bentuk administrasi pemerintahan” tambah Datuk Al Azhar.

“Kemudian persoalan lahan gambut, bahwa bagian terbesar Masyarakat Hukum Adat mengalami kenyataan-kenyataan tidak dianggap ketika adanya perizinan konsesi atau HGU di wilayah mereka tidak ada komunikasi dengan masyarakat setempat” tegasnya.

Kemudian Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati mengungkapkan bahwa “Masyarakat Riau khususnya masyarakat yang tinggal di daerah gambut mampu mengubah image Riau sebagai pengekspor asap menjadi Riau pelopor pemulihan, karena terbukti bahwa masyarakat lebih paham bagaimana mengelola lahan dengan baik dari pada perusahaan.”

Lanjutnya, “PS dan TORA menjadi suatu perkara penting yang sampai saat ini prosesnya sangat lambat, ini karena terjadi ketimpangan-ketimpangan di penguasa pemegang lahan yang diberikan izin oleh pemerintah.”


“Ada transformasi fundamental yang bisa menjadi payung rekomendasi di Riau dan nasional di antaranya yaitu harus ada perubahan aktor dari korporasi menjadi ke rakyat, upaya pemangku membuat peluang-peluang yang lebih besar untuk masyarakat, model pemanfaatan sumber daya alam harus diubah dari monokultur menjadi berbasis tanaman masyarakat, model pengelolaan ekstraktif berubah menjadi pemulihan atau perbaikan, pemulihan ini bisa dijadikan investasi untuk masa depan, kemudian selama ini tujuan dari pengelolaan SDA digunakan untuk tujuan ekspor, kedepannya pengelolaan harus digunakan untuk kebutuhan masyarakat dahulu. Kita mengekspor pangan ke luar, tapi masyarakat sendiri mengalami krisis pangan” tutupnya.

Pada kesempatan tersebut masyarakat melakukan Penyerahan secara simbolis dokumen usulan Perhutanan Sosial  dan usulan Tanah Objek Reforma Agrarian oleh perwakilan masyarakat kepada wakil gubernur Riau.(Izu)